Peninjauan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk menentukan potensi sanksi perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PT. SPJL

Abstract

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun digunakan untuk belanja negara. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan peninjauan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. SPJL guna menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh adalah gambaran umum tentang perusahaan dan proses perhitungan pajak terkait PPh dan PPN yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder yang diperoleh adalah SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, SSP, laporan keuangan, ID Billing, dan faktur pajak. Berdasarkan hasil peninjauan pajak, dapat disimpulkan bahwa PT. SPJL masih belum baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan karena PT. SPJL melakukan keterlambatan penyetoran dan belum melaporkan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2, melakukan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 bulanan, melakukan kesalahan perhitungan dalam menentukan besaran angsuran PPh Pasal 25 serta melakukan keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, melakukan kesalahan dalam membuat koreksi fiskal dan menghitung PPh Kurang Bayar, dan melakukan kesalahan dalam menghitung PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar serta melakukan keterlambatan pelaporan PPN. Maka dari itu, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan proses perhitungan kewajiban perpajakannya dan memperhatikan batas akhir penyetoran dan pelaporan. Perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya dilakukan oleh satu orang yang sama sehingga dapat menghindari terjadinya selisih jumlah pegawai dan PPh Pasal 21 pada perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dan perhitungan PPh Pasal 21 tahunan. Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan pajak secara rutin guna meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.