Pengakuan terhadap Lokika Sanggraha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 dan akibatnya terhadap eksistensi hukum adat Bali

Abstract

Keberlakuan Hukum Adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) dan juga pada Pasal 6 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini kurang lebih menyatakan bahwa Indonesia dalam hal ini menjamin, melindungi, dan menghormati keberadaan Hukum Adat yang masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu pada Pasal 5 Ayat (3b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil menjamin keberlakuannya Hukum Pidana Adat selama tidak ada padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu Lokika Sanggraha, yang dalam hal ini merupakan salah satu Hukum Pidana Adat di Bali dapat diberlakukan. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978. Lokika Sanggraha ini dapat diartikan sebagai seorang pria menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak mengawini. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu melakukan penelitian berdasarkan teori-teori, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Sumber penelitian hukum ini diperoleh dari bahan kepustakaan dan bukan dari data lapangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian oleh penulis, bahwa penyelesaian kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 ini hakim memperkuat Putusan Pengadilan Negeri dengan menolak kasasi dari terdakwa. Selain itu Putusan Mahkamah Agung ini merupakan bentuk dari pengakuan Lokika Sanggraha yang mendukung eksistensi Hukum Adat Bali. Lokika Sanggraha ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu substansi Hukum Nasional, karena masalah mengenai Lokika Sanggraha ini hingga sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sering terjadi, oleh karena itu Lokika Sanggraha ini dapat diajukan sebagai salah satu pertimbangan untuk dijadikan sebagai Hukum Pidana Nasional.