Batasan 40 hari untuk pengguguran janin akibat pemerkosaan dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana permerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidak adilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang dikandung dari pelaku pemerkosaan. Banyak diantara mereka yang tidak menginginkan kehamilan mereka tersebut, sehingga beberapa diantaranya melakukan aborsi atas kehamilan yang dialami. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi adalah tindakan pidana yang diatur dalam pasal Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Pemerintah dalam halnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hamil akibat dari tindakan pemerkosaan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu, diantaranya adanya batasan 40 hari dalam penggugguran janin akibat pemerkosaan, terhitung semenjak haid pertama. Ini menjadi permasalahan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan yang hamil akibat tindakan tersebut, karena batasan 40 hari tersebut dinilai tidak dapat memenuhi prosedur hukum yang harus ditempuh, atau batasan tersebut dianggap terlalu singkat sehingga butuh kajian ulang untuk aturan tersebut. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk pada akhirnya memberikan saran yang terbaik daripada permasalahan tersebut.