Analisis alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010

Abstract

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bentuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang diundangkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Selanjutnya, pada tahun 1999, Mahkamah Agung membuat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana pasal 65 hingga pasal 69 UU Arbitrase, menjelaskan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Di bawah UU Arbitrase, proses untuk menegakkan putusan asing harus diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, dengan berlakunya UU Arbitrase, hingga saat ini, terdapat kasus pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan alasan bahwa putusan arbitrase asing bukanlah putusan final, putusan arbitrase asing telah melanggar ketertiban umum di Indonesia, dan putusan arbitrase asing tidak termasuk dalam ruang lingkup perdaagangan. Berdasarkan alasan ini, masalahnya telah muncul, apakah undang-undang Arbitrase mengenai putusan arbitrase asing sesuai dengan Konvensi New York dan validitas penolakan pengadilan Indonesia terhadap putusan Singapore International Arbitration Center dalam kasus antara kelompok Astro Nusantara International BV vs PT. Ayunda Prima Mitra.