Analisis yuridis klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara PT. GO-PAY dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

UUPK sebagai umbrella act perlindungan konsumen di Indonesia mengatur ketentuan pencantuman klausula baku yakni pada Pasal 18 UUPK. Klausula baku itu sendiri adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsume. Klausula eksonerasi adalah klausula baku berisi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Klausula eksonerasi banyak ditemukan dalam perjanjian baku yang dibuat Pelaku Usaha terhadap Konsumen. Konsekuensi dari hal ini adalah banyak Perjanjian Baku yang memuat semata-mata untuk menguntungkan Pelaku Usaha sehingga konsumen menjadi kedudukan yang lemah karena adanya klausula eksonerasi. Sekalipun penggunaan klausula eksonerasi sebetulnya telah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam prakteknya masih banyak terdapat perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi seperti melalui perumusan klausula yang kabur atau sulit dipahami. Dalam hal ini, Penulis menggunakan dua perjanjian baku yang mengikat antara PT GO-PAY dengan Konsumen. Kedua perjanjian baku tersebut adalah mengenai Perubahan, serta Kebijakan Privasi PT GO-PAY yang berlaku sejak Konsumen memasukkan data pribadinya pada tahap registrasi akun pribadi. Terhadap dua perjanjian ini Penulis memfokuskan analisis yang berpotensi sebagai klausula eksonerasi.