Perlindungan konsumen atas keharusan membayar parkir menggunakan uang elektronik PT. X di Pusat Perbelanjaan Y di Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang keuangan. Pengaruh perkembangan sistem informasi dan teknologi tersebut melahirkan beragam inovasi, tak terkecuali pada sub bidang jasa sistem pembayaran seperti lahirnya uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran. Namun kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh uang elektronik , pada prakteknya dapat menjadi masalah. Seperti yang terjadi di Pusat Perbelanjaan Y di Kota Bandung yang mengharuskan pembayaran parkir menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan oleh PT X. Berdasarkan hasil analisis penulis, adanya keharusan membayar parkir menggunakan uang elektronik PT X di Pusat Perbelanjaan Y Di Kota Bandung melanggar sejumlah ketentuan dalam UUPK, termasuk Pasal 4 huruf b UUPK yang dalam hal ini berkenaan dengan nilai tukar. Selain itu, hal tersebut juga melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf i UUPK, yaitu hak-hak yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memperlakukan konsum en secara jujur dan tidak diskriminatif yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UUPK. Dalam hal konsumen merasa dirugikan, maka berdasarkan Pasal 4 huruf d UUPK, mereka memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya oleh pelaku usaha. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas terjadinya kerugian konsumen. Apabila keberatan, permohonan atau tuntutan ganti rugi konsumen tidak ditanggapi dan/atau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka berdasarkan Pasal 23 UUPK telah terjadi sengketa konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui upaya hukum yang dipilih oleh para pihak yang be rsengketa.