Studi kasus pertentangan putusan Badan Peradilan Umum dengan putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar

Abstract

Suatu sengketa pertanahan dapat diadili dalam dua badan peradilan, yaitu Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Umum berwenang mengadili hak kepemilikan atas tanah sedangkan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili keabsahan tanda kepemilikan hak atas tanah yaitu sertifikat tanah. Dalam perkara Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar, kedua badan peradilan di atas sama-sama mengadili objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar dan menjatuhkan putusan yang saling bertentangan terkait keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar. Pertentangan putusan kedua badan peradilan tersebut mengakibatkan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar tidak dapat dimanfaatkan karena ketidakpastian kepemilikan hak atas tanah tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan putusan pengadilan mana yang telah memenuhi konsep keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian akan dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan pengadilan tingkat peninjauan kembali. Setiap putusan pengadilan akan dibagi menjadi empat (4) unsur yaitu kewenangan mengadili, objek sengketa, alasan pengajuan gugatan, dan pertimbangan hukum hakim. Terhadap setiap unsur tersebut, akan dilakukan analisis menggunakan standarstandar konsep keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pengadilan Badan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan putusan yang mewujudkan konsep keadilan dan kepastian hukum. Dari keseluruhan penelitian ini, saran yang dapat ditawarkan bagi pihak yang berperkara adalah melakukan pengajuan permohonan baru untuk hak atas tanah di atas tanah yang disengketakan kepada Badan Pertanahan Nasional