Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu penegakan hukum di Indonesia melalui hukum pidana. Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga tidak ada satupun rumusan yang di anggap sempurna. Hukum pidana mempunyai tempat tersendiri di antara hukum-hukum lainnya, karena terdapat penderitaanpenderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman. Sehingga hukum pidana ini harus dijadikan sebagai upaya terakhir untuk memperbaikin perilaku seseorang. Salah satu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan konsep Restorative Justice. Konsep Restorative Justice ini akan dikaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengkaji kemungkinan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa konsep Restorative Justice sangat dimungkinkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Kendala yang ada adalah kurangnya aturan yang mendasari penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan konsep Restorative Justice. Selain itu beragam aturan yang mengatur mengenai tindak pidana ringan di Indonesia menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Mengingat Indonesia sedang menyusun RUU-KUHP dan RUU-KUHAP, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu diatur mengenai penyelesaian tindak pidana ringan dengan konsep Restorative Justice dan mengatur mengenai kriteria tindak pidana ringan yang baru di dalamnya.