Implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap fungsi izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Abstract

Demi meningkatkan taraf perekonomian suatu negara, sistem penanaman modal yang efisien mutlak diperlukan. Sistem OSS yang hadir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berusaha untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Namun layaknya peraturan yang membawa gebrakan baru, sistem ini pun memiliki kelemahan. Permasalahan yang diteliti pada penulisan hukum ini adalah penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang belum berlaku efektif serta komitmen yang menjadi dasar mendapatkan izin-izin tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami implikasi hukum dari peraturan tersebut serta memberikan saran untuk pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada dasarnya adalah melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta teori dan doktrin dari para ahli Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah Regulatory Impact Assessment. Pendekatan ini memiliki fungsi untuk mengkaji implikasi yuridis dari suatu peraturan. Terdapat beberapa aspek yang akan dibedah yaitu kelembagaan, jenis peraturan, ruang lingkup, jenis aturan, serta akibat hukum. Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat beberapa hasil yang ditemukan. Hasil terpenting yang ditemukan adalah terdapatnya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang dapat terjadi dengan mekanisme yang diterapkan dari sistem OSS. Pada bagian saran dijelaskan rekomendasi perubahan dari mekanisme yang diterapkan sekarang untuk tetap efisien dalam pengurusan perizinan tanpa melupakan aspek kepastian hukum dari izin itu sendiri. Metode untuk mendapatkan Izin Lingkungan akan dibedah sehingga tujuan dari peraturan tersebut serta fungsi dari Izin Lingkungan dapat dicapai secara harmonis.