Kewenangan peradilan umum dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kebijakan dewan pers

Abstract

Dalam era modern ini, perkembangan pers yang semakin pesat perlu dikontrol melalui peraturan dan kebijakan, yang kemudian diawasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertujuan mengembangkan kehidupan pers nasional memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang dapat diberlakukan terhadap seluruh pers nasional. Dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers tersebut, dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian baik bagi perusaahan pers/organisasi pers, maupun wartawan. Akibat dari kebijakan yang dibentuk Dewan Pers , menimbulkan reaksi pers berupa gugatan terhadap Dewan Pers atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka, melalui penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, akan dikaji data-data sekunder berupa peraturan-peraturan, kaidah, teori, prinsip dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pers, Dewan Pers, dan perbuatan melawan hukum. Kemudian, akan dilihat juga bagaimana