Urgensi pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption 2003

Abstract

Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, membuat para pelaku usaha semakin berusaha untuk mencari peluang agar mendapatkan keuntungan yang besar. Namun dengan berkembangnya perekonomian tersebut menimbulkan peluang untuk korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks. Salah satu jenis korupsi yang tinggi dalam dunia usaha adalah penyupan antar sektor swasta. United Nations Convention Against Corruption merupakan salah satu konvensi yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai suap antar sektor swasta, dimana Indonesia sampai saat ini tidak memiliki aturan yang jelas mengenai suap antar sektor swasta tersebut, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC sejak tahun 2006 yang seharusnya Indonesia melakukan penghormatan dan pelaksanaan atas konvensi tersebut. Tingginya angka penyuapan di sektor swasta dalam dunia usaha membuat Indonesia memiliki urgensi untuk memiliki pengaturan dalam perundang-undangan hukum positif pidana di Indonesia yang didasarkan oleh asas legalitas.