Pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan adalah seorang biseksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Abstract

memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan pembatalan perkawinan adalah adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan. Penulisan hukum ini menganalisa menggunakan metode penemuan hukum dengan konstruksi hukum argumentum per analogiam atau disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis, atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Dalam penulisan ini menghasilkan bahwa pasangan seorang biseksual dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal ini dilakukan menggunakan metode penemuan hukum dengan konstruksi hukum argumentum per analogiam pada putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena pasangan adalah seorang homoseksual. Akibat hukum pembatalan perkawinan berakibat kepada hubungan suami dan istri, kedudukan anak, dan harta bersama. Mengenai hubungan suami istri, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Kemudian putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada kedudukan anak, anak tetap anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Mengenai harta bersama itu kesepakatan kedua belah pihak, pembagian harta bersama tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian.