Analisis yuridis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian baku dikaitkan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah PT. Bank X

Abstract

Perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian yang telah disusun dan dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dari konsumen. Oleh karena sifatnya yang diterapkan secara pihak, maka posisi tawar menawar antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Dengan demikian, diperlukan sebuah pengaturan yang mengatur terkait perjanjian baku agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang. Di Indonesia, telah dikeluarkan sebuah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang ditujukan secara khusus bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyusun sebuah Perjanjian baku. Namun, walaupun sudah terdapat pengaturan terkait Perjanjian baku, di dalam praktik tidak jarang ditemukan Perjanjian baku yang berisi klausula eksonerasi atau pelanggaran lain yang pada akhirnya merugikan konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah Perjanjian baku yang mengikat antara pihak PT. Bank X dengan konsumen yakni Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank X. Perjanjian Kredit ini penulis kaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Bedasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pelanggaran klausula baku serta format baku yang pada akhirnya diperlukan sebuah revisi atau perbaikan terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank X agar tujuan dari perlindungan konsumen dapat terpenuhi.