Perlindungan hukum bagi penghuni rumah negara dalam menghadapi tindakan pengosongan

Abstract

Rumah menjadi salah satu kebutuhan penting karena rumah merupakan bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal ataupun hunian dan sebagai sarana pembinaan keluarga. Rumah pun menjadi salah satu hak yang dituntut atas pemenuhannya. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang terdapat dalam pasal 28H UUD 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bertempat tinggal. Hak tersebut termasuk dalam Hak Asasi Manusia(HAM) sehingga menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi, menghormati dan melaksanakannya agar tetap dapat hidup sesuai kodratnya. Namun dalam kenyataannya marak terjadi pengusiran dan pengosongan paksa berkaitan dengan hak bertempat tinggal dalam Rumah Negara. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Penghuni rumah negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara yang masih aktif. Namun penghuni rumah negara dapat mempertahankan hak bertempat tinggalnya setelah masa jabatannya habis dengan melakukan pengalihan hak atas rumah negara. Pengosongan rumah negara dapat dilakukan apabila penghuni rumah negara tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam menghuni rumah tersebut. Pengosongan tersebut berbentuk pencabutan Surat Izin Penghunian sehingga penghuni rumah negara harus menggosongkan rumah tersebut apabila tidak dilakukan maka pihak yang berwenang dapat melakukan pengosongan secara paksa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Peraturan-peraturan mengenai rumah negara memperlihatkan koherensi mengenai hak bertempat tinggal karena memberikan kesempatan bagi penghuni rumah negara untuk secara aktif memiliki rumah negara tersebut dengan mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara. Dalam rangka implementasi hak bertempat tinggal, penghuni rumah negara dapat mengajukan permohonan kepemilikan atas rumah negara yang dihuni dengan cara sewa beli. Namun mengingat ada beberapa pasal yang inkoherensi maka diperlukan judicial review pada MK karena isi muatannya bertentangan dengan hak bertempat tinggal yang terdapat dalam UUD 1945.