Pertanggungjawaban hukum tentara anak sebagai korban dan pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata

Abstract

Tentara Anak merupakan seorang individu yang seringkali diperdebatkan apakah ia merupakan korban atau malah mereka merupakan seorang pelaku dari kejahatan perang. Baik aturan-aturan serta konvensi Internasional baik UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, Hukum Humaniter Internasional, serta International Criminal Court bersama-sama mencoba untuk mengatur perlindungan hak-hak untuk anak serta pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melanggar, baik merupakan kelompok bersenjata dibawah Negara, ataupun kelompok pemberontak lainnya yang mencoba merekrut anak tersebut kedalam kelompok bersenjata. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui serta memberikan informasi kepada pembaca bahwa setiap kejahatan serta pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam hukum positif akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Sehingga hukuman serta pertanggungjawaban akan dipikul bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Serta tujuan dari penlitian hukum ini adalah untuk menjelaskan baik definsi dari seorang anak, hak-hak apa saja yang ia miliki, masalah apa yang mereka hadapi, serta pertanggungjawaban apa yang harus mereka dapatkan ketika melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam peperangan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Hasil yang diperoleh dari penilitan penulisan hukum ini yaitu bahwa meskipun anak seringkali disinyalir sebagai korban/victims dalam konflik bersenjata, dengan cara mereka direkrut oleh pihak/ kelompok yang bertanggungjawab, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak melalui tindakannya secara sukarela menjadi pelaku dari kejahata dan pelanggaran perang itu sendiri.