Pembingkaian berita di media daring (online) dikaitkan dengan hak kebebasan pers di Indonesia

Abstract

Pembingkaian berita merupakan tindakan yang lazim dilakukan pers dalam kegiatan jurnalistik. Tindakan tersebut lahir dari adanya hak yang dimiliki pers berupa kebebasan pers. Dalam praktik kegiatan jurnalistik, pembingkaian berita yang dilakukan pers seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penerima informasi. Hal tersebut akan menimbulkan dampak yang lebih luas dengan perkembangan media internet sebagai media penyokong kehidupan setiap individu. Tujuan dilakukannya penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mencari batasan-batasan yang ideal atas tindakan pembingkaian berita berdasarkan prinsip kebebasan pers di Indonesia, mengetahui dampak hukum dari pembingkaian berita dalam kegiatan jurnalisme daring (online) serta memaparkan tanggung jawab pelaku usaha pers terhadap berita hasil olahan metode pembingkaian berita. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai peraturan serta bahan kepustakaan yang relevan mengenai tindakan pembingkaian berita. Sifat penelitian yang dilakukan yakni deskriptif analitis dimana konsep pembingkaian berita akan dijabarkan lalu dianalisa dengan asas dan kasus nyata yang telah diberitakan oleh pers. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yang diantaranya: Pertama, pembingkaian berita merupakan metode/tindakan yang selaras dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia. Kedua, perkembangan media daring memberikan dua dampak yuridis dalam kegiatan pers khususnya terkait pembingkaian berita di Indonesia. Dampak yang dimaksud diantaranya terdapat penambahan satu tahap dalam proses pembuatan berita oleh pers yakni tahap verifikasi, serta adanya pemisahan secara yuridis antara pelaku jurnalisme online pers dan non pers. Ketiga, dalam perkembangan media daring, pers bertanggung jawab atas berita yang diproduksinya melalui metode pembingkaian berita baik secara eksternal (dalam proses litigasi maupun non litigasi dengan Dewan Pers) dan secara internal (berdasarkan ketentuan internal dalam Organisasi Pers).