Hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Abstract

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/ 2010. Hak alimentasi merupakan kewajiban untuk menafkahi dan memberikan penghidupan secara timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Kewajiban alimentasi yang diberikan orang tua khususnya seorang ayah terhadap anak luar kawin secara hukum sudah diatur, namun pengaturan mengenai hak-hak anak luar kawin khususnya hak alimentasi masih kurang jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan jawaban terhadap ketidakjelasan pengaturan hak-hak anak luar kawin tersebut. Akan tetapi, walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya memberikan perlindungan hukum terhadap terjaminnya hak-hak anak luar kawin, tidak serta merta menjawab seluruh persoalan hukum yang ada. Ruang lingkup dari hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya masih tidak jelas karena tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Kemudian, mengenai sejak kapan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya tercipta juga masih patut dipertanyakan.