Tinjauan yuridis terhadap larangan pengambilalihan saham badan usaha teknologi finansial lembaga selain bank dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik

Abstract

Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik. Peraturan di atas mengatur khusus tentang penyelenggaraan uang elektronik, serta mengenai tata cara perizinan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan uang elektronik. Dalam peraturan tersebut, mengatur pula terkait hal-hal apa saja yang dilarang terhadap penyelenggara uang elektronik baik Bank maupun Lembaga Selain Bank. Salah satu larangan tersebut diatur dalam Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yang menyatakan bahwa penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Larangan sebagaimana dimaksud di atas menjadi inkonsisten dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan melarang mengenai aksi korporasi berupa pengambilalihan saham, karena Bank Indoneisa hanya memberikan larangan terhadap lembaga selian bank dan terkait dengan larangan tersebut Bank Indonesia tidak memberikan alasan dan acuan yang tegas terkait larangan yang telah di atur tersebut.