Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh hakim tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Abstract

Hukum acara perdata merupakan prosedur untuk menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau privat. Menumpuknya perkara perdata di pengadilan mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung atas kewenangannya mengeluarkan suatu produk hukum yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam small claim court tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 salah satunya mengatur mengenai pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal. Akan tetapi, terdapat peraturan yang berbeda mengenai ketentuan jumlah hakim dalam menyelesaikan perkara, sebagimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa hingga memutuskan perkara harus dilakukan oleh majelis hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Suatu persidangan dapat mengatur jumlah hakim kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga), tetapi harus melalui perintah undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan suatu produk hukum apabila terdapat kekosongan hukum dan kedudukan PERMA secara hierarki posisinya terpisah dengan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sehingga PERMA berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.