Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik dan memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Orang-orang yang secara hukum dinyatakan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang berada di bawah pengampuan. Penulisan Hukum ini membahas mengenai masalah pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam UU No. 8/2016 dan KUHPdt. Pada kenyataannya, terdapat disharmonisasi dalam pengaturan mengenai pengampuan di dalam UU No. 8/2016 dan KUHPdt. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara. Sementara data sekunder akan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas UU No. 8/2016 dan KUHPdt. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Sementara bahan hukum tersier terdiri atas kamus maupun internet. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat beberapa inkonsistensi dalam pengaturan mengenai pengampuan bagi penyandang disabilitas di dalam UU No. 8/2016 dan KUHPdt. Nyatanya, pengaturan mengenai pengampuan dalam KUHPdt lebih rinci dibandingkan dengan UU No. 8/2016. Maka dari itu, sebaiknya pengaturan mengenai pengampuan dalam UU No. 8/2016 mengacu pada KUHPdt yang mengatur masalah pengampuan secara lebih rinci.