Urgensi pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan tidak sah (Illicit Enrichment) dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Korupsi merupakan persoalan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta kewenangan. Sehingga seringkali korupsi sulit untuk diungkap. Korupsi menimbulkan kerugian yang besar dan mempengaruhi kondisi perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak daripada sulitnya membongkar suatu tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara yang tidak dapat dikembalikan lagi. Sehingga dibutuhkan upaya untuk dapat mengembalikan kerugian negara maupun menekan hasrat dari seorang pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan melakukan pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment) yang diatur dalam Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption 2003.