Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa

Abstract

Penelitian ini bermaksud menganalisis kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan BUMDesa. Pendirian BUMDesa merupakan bagian dari program prioritas percepatan pembangunan desa. BUMDesa memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga terhadap urusan BUMDesa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu permasalahan yang akan dianalisis pada penulisan hukum ini adalah mengenai pembagian kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap urusan BUMDesa dan kerja sama Kementerian Desa dan PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penanganan urusan BUMDesa. Selain itu, penulisan hukum ini akan merumuskan solusi atas adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT dalam pengaturan BUMDesa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa doktrin, pendapat sarjana, dan sumber-sumber literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berimbang dan saling menunjang satu sama lainnya, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap urusan BUMDesa dapat dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa. Namun demikian, dalam hal pengaturan BUMDesa masih terdapat beberapa kendala, antara lain masih tersebarnya aturan-aturan tentang BUMDesa dan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT dalam pengaturan BUMDesa. Oleh karena itu, Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri, perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memperbaiki permasalahan yang ada dalam urusan BUMDesa, baik dari segi perbaikan regulasi maupun dari segi pengembangan pengelolaan BUMDesa itu sendiri. Perbaikan regulasi tersebut dapat berupa harmonisasi peraturan mengenai pengelolaan BUMDesa, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengaturan dan pelaksanaan urusan BUMDesa.