Analisis yuridis perlindungan konsumen atas penjualan konsol permainan nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai penjualan konsol permainan Nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa pelaku usaha di Indonesia yang menjual konsol permainan Nintendo tanpa garansi resmi. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi konsumen, dikarenakan bilamana konsol permainan Nintendo yang dimiliki oleh konsumen mengalami kerusakan atau terdapat cacat. Maka konsumen tidak dapat melakukan klaim garansi dikarenakan konsol permainan Nintendo tersebut tidak memiliki garansi resmi, sehingga konsumen akan kesulitan untuk memperbaiki konsol permainan tersebut dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah hak konsumen atas garansi resmi konsol permainan Nintendo dilindungi berdasarkan hukum oleh Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. Sehingga bila terdapat pelaku usaha yang menjual konsol permainan Nintendo tanpa memberikan garansi resmi kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen