Tinjauan yuridis mengenai pemutusan hubungan kerja pekerja dengan alasan kesalahan berat yang tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

Abstract

Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar dalam menggerakkan pembangunan, namun di lain pihak akan menimbulkan masalah apabila tidak tepat penanganannya. Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal, ternyata tidak mampu mengatasi masalah kesempat an kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang pada dasarnya dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder. 1. Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/UU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. 2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti pelaksanaan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seri 4 oleh Muzni Tambusai, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya. Undang-undang perburuhan, karena undang-undang berarti adanya jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya ditempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat pekerja/serikat buruh, karena melalui serikat pekerja/serikat buruh pekerja/buruh dapat menyampaikan aspirasinya, melakukan perundingan dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima