Analisis yuridis pembuatan alur laut kepulauan Indonesia barat ke timur berdasarkan konvensi hukum laut PBB 1982

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan sesuai dengan pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Berdasarkan itu, Indonesia berhak untuk membentuk suatu perlintasan bagi kapal asing untuk melewati Perairan Kepulauan Indonesia. Selain hak lintas damai, Alur Laut Kepulauan adalah salah satu hak perlintasan yang dimiliki oleh negara kepulauan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Hak untuk melintas berdasarkan Alur Laut Kepulauan memiliki ketentuan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan hak untuk melintas berdasarkan hak lintas damai. Perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya hak penangguhan pada hak untuk melintas berdasarkan Alur Laut Kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan pertama yang telah membentuk Alur Laut Kepulauan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, tetapi Alur Laut Kepulauan tersebut adalah Alur Laut Kepulauan yang mengarah dari utara ke selatan atau sebaliknya. Belakangan, ada rencana untuk membuat Alur Laut Kepulauan Indonesia yang mengarah dari barat ke timur atau sebaliknya, namun Alur Laut Kepulauan seperti ini justru membahayakan lalu lintas pelayaran melalui Perairan Kepulauan Indonesia sebab jaraknya yang terlalu panjang. Oleh karena itu rencana tersebut sebaiknya dibatalkan saja.