dc.contributor.advisor | Hardjowahono, Bayu Seto | |
dc.contributor.author | Priskila, Keren | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T06:47:29Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T06:47:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | lm807 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10148 | |
dc.description | 4491 - FH | en_US |
dc.description.abstract | Kontrak Dagang Internasional pada jaman sekarang telah menjadi suatu kegiatan yang tidak asing lagi. Kontrak Dagang Internasional biasa dibuat oleh para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk melakukan transaksi dengan membeli produk disuatu negara dan menjual produk tersebut ke dalam negaranya sendiri ataupun menjualnya kembali ke negara ketiga. Dalam menjalankan suatu Kontrak Dagang Internasional akan ada kemungkinan terjadinya sengketa. Sengketa tersebut seperti yang terjadi dalam Kontrak Dagang Internasional antara St. Patrick Farm versus PT Surya Pangan Jaya. Dalam kontrak tersebut terdapat persoalan yang terkait dengan munculnya Peraturan Menteri saat Kontrak berjalan. Di dalam Kontrak ini disepakati bahwa CISG akan menjadi Hukum yang mengatur jika terjadi sengketa dalam kontrak dan UPICC sebagai Hukum yang mengisi kekosongan hukum dalam CISG. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa yang ada diantara pihak lebih baik diselesaikan dengan membawanya ke ranah bisnis. Sesuai dengan ketentuan Article 6.2.3 UPICC (Effect of Hardship), maka penyelesaian yang dapat meminimalisir kerugian para pihak adalah dengan melakukan Re-negosiasi harga. | en_US |
dc.language.iso | Indonesia | en_US |
dc.publisher | Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR | en_US |
dc.title | Kasus kontrak dagang internasional antara St. Patrick Farm versus PT. Surya Pangan Jaya | en_US |
dc.type | Undergraduate Theses | en_US |
dc.identifier.nim/npm | NPM2015200129 | |
dc.identifier.nidn/nidk | NUPN9990063512 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI605#Ilmu Hukum |