Tindak pidana penodaan agama di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia

Abstract

Pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia sudah ada ketika Indonesia dijajah Belanda pada jaman dahulu kala. Saat ini pasal penodaan agama tersebut diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Pidana yang mana sebelumnya adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Meskipun eksistensi pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia, namun ternyata dalam beberapa kasur besar tentang penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, penerapan pasal tersebut ternyata dapat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sehingga perlu kita waspadai pula keberlakuan dari pasal tersebut, mengingat pasal penodaan agama ini bisa dikatakan sebagai pasal yang tidak jelas atau tidak memenuhi unsur lex certa. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan pasal 156a KUHP dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan juga menentukan apakah pasal penodaan agama perlu dicantumkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak.