Penerapan doktrin Promissory Estoppel untuk pemenuhan janji dalam Memorandum of Understanding di Indonesia

Abstract

Memorandum of Understanding merupakan salah satu bentuk tahapan pra-kontraktual yang sering digunakan pada praktik di Indonesia. Tetapi hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai Memorandum of Understanding. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai keabsahan serta kedudukan Memorandum of Understanding sebagai tahapan pra-kontrak di Indonesia. Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana bila doktrin promissory estoppel diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia, agar dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan pada tahapan pra-kontraktual. Kemudian penulis juga akan mengkaji apakah terdapat padanan doktrin promissory estoppel di Indonesia. Hal ini berdampak pada dasar apa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa pra-kontraktual. Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka, mengikat atau tidaknya Memorandum of Understanding sangat tergantung pada substansinya. Apabila sebuah Memorandum of Understanding telah memenuhi rumusan tertentu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prestasinya terukur maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Untuk Memorandum of Understanding yang tidak memenuhi rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prestasinya tidak terukur tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Promissory estoppel dapat memberikan solusi terhadap hal ini, tetapi haruslah dibentuk pengaturan yang serupa di hukum Indonesia.