Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan sektor perikanan yang cukup besar, dengan jumlah tangkapan yang diizinkan atas potensi lestari yakni sebanyak 5,12 juta ton per tahun. Nelayan merupakan entitas yang memiliki andil dalam pemanfaatan sektor perikanan tersebut. Dalam kegiatan penangkapan ikan, kaum perempuan nelayan seringkali mengalami kendala dalam memperoleh pengakuan sebagai nelayan. Akibat dari hal tersebut, perempuan nelayan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak nelayan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, guna mengetahui aturan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan nelayan belum memperoleh hakhak nelayan, terutama hak atas sarana dan hak atas jaminan perlindungan dari risiko yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, karena mereka bahkan masih kesulitan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Kemudian, Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai satu-satunya Pasal yang secara eksplisit mengatur tentang peran perempuan, turut mendiskriminasi dan turut mengecilkan peran perempuan nelayan.