Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Dalam dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan berkedudukan sebagai lembaga negara Independen. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang bersifat independen tersebut turut diperkuat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37- 39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Namun Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2017 mengeluarkan putusan atas perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berada di dalam ranah lembaga eksekutif. Perbedaan pengaturan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam produk hukum yang sama, menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, maka kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah sebagai lembaga negra independen. Hal tersebut didasarkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, karakteristik lembaga negara independen, kewenangan yang dimiliki KPK, serta bedasarkan perbandingan dengan beberapa negara mengenai lembaga antikorupsi.