Analisis hubungan keagenan dalam kontrak perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016

Abstract

Perdagangan berjangka komoditi adalah bentuk perkembangan dari perdagangan dengan memperjualbelikan kontrak derivatif, di atur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang menjadi unik adalah tidak semua orang dapat langsung melaksanakan perdagangan berjangka, setiap orang itu harus menjadi nasabah sebuah perusahaan pialang berjangka. Konsep perdagangan berjangka komoditi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan perdagangan pada umumnya. Perdagangan berjangka komoditi ini juga banyak melibatkan para pihak, dengan pihak utamanya adalah Perusahaan Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, dan Nasabah. Wakil Pialang Berjangka yang di satu sisi merupakan agen dari Nasabah untuk melaksanakan perdagangan berjangka komoditi, namun di lain sisi adalah agen juga dari Perusahaan Pialang Berjangka. Oleh karena itu terdapat masalah hukum konflik kepentingan (Conflict of Interest) pada Wakil Pialang Berjangka. Wakil pialang berjangka melaksanakan transaksi atas amanat nasabah melalui perjanjian pemberian amanat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber dari hukum kontrak di Indonesia, dirasa belum cukup mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis, karena itu perlu dilakukan pembaharuan dalam hukum kontrak Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi bisnis yang mempunyai risiko yang sangat tinggi, oleh karena itu harus terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya oleh para pihak. Karena pada dasarnya nasabah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis perdagangan berjangka komoditi sehingga pialang berjangka harus dengan itikad baik menjalankan bisnis perdagangan berjangka komoditi ini. Asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil dapat dijadikan sebuah alasan yang fundamental untuk melakukan penolakan pelaksanaan kontrak karena menyebabkan kekeliruan, dan menuntut kerugian yang dialami oleh nasabah. UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016 (UPICC 2016) yang merupakan cerminan dari konsep-konsep hukum kontrak yang dapat dijumpai hampir diberbagai semua sistem hukum. UPICC 2016 juga memuat asas-asas hukum kontrak internasional yang umum terdapat pada hukum kontrak dari negara-negara di dunia, yang disusun secara lengkap dan sistematis, serta UPICC 2016 dapat digunakan dan dirujuk sebagai Model Law dalam perancangan dan pembinaan Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia di bidang hukum kontrak nasional. Article 1.7 UPICC 2016 harus diimplementasikan mulai sejak saat pembentukan kontrak di antara pialang berjangka dan nasabah, sampai saat melakukan transaksi jual-beli kontrak derivatif. Article-Article yang terdapat dalam UPICC banyak yang merupakan implementasi dari asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil, antara lain, yaitu Article 1.8, Article 2.2.7, Article 3.2.1, Article 3.2.2, Article 3.2.5.