Pembatalan perjanjian "online" akibat pengguna aplikasi Go-Jek tidak diketahui keberadaannya

Abstract

Fenomena transportasi jasa online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya. Go-Jek merupakan salah satu contoh hasil perkembangan transportasi di Indonesia. Dalam menggunakan layanan Go-Jek, akan melahirkan perjanjian baku yang dinamakan Ketentuan Penggunaan diantara pengguna aplikasi dan PT AKAB sebagai pemilik aplikasi Go-Jek. Melihat pada situasi saat ini, marak terjadi pemesanan palsu atau disebut dengan order fiktif. Dimana setelah melakukan pemesanan, subyek pelaku dalam order fiktif telah menghilang. Hal ini menimbulkan kerugian bagi banyak pihak sedangkan telah terbentuk perjanjian. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur penipuan sehingga melanggar Pasal 1321, 1328, dan 1449 KUHPdt. Oleh karena itu, salah satu syarat keabsahan perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu kecakapan tidak terpenuhi. Sehingga Perjanjian ini tidak memenuhi unsur subjektif dari keabsahan perjanjian maka perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian yang dapat dibatalkan. Selain itu, Pengguna Aplikasi juga telah melakukan wanprestasi atas perjanjiannya dengan PT AKAB yaitu Ketentuan Penggunaan. Namun, dikarenakan Pengguna Aplikasi sebagai salah satu subyek dalam perjanjian telah menghilang, maka belum dapat dilakukan penuntutan sebagaimana mestinya. Atas dasar itu, maka diperlukan pembahasan mengenai hal-hal lebih mendalam mengenai order fiktif dan perjanjian tersebut agar dapat dilakukan penuntutan sebagaimana mestinya.