Tax review PPh dan PPN serta perbandingan Pajak Penghasilan terutang menurut Pasal 31E UU PPh dengan PP No. 23 Tahun 2018 pada CV. X

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan negara. Penerimaan Negara terbesar adalah penerimaan pajak. Salah satu kebijakan pajak adalah system self-assessment yang membuat wajib pajak ikut berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti melakukan tax review terhadap CV. X yang bergerak di bidang penjualan pompa air. Melalui tax review, aspek perpajakan CV. X dapat ditelaah dan dikaji untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hasil dari review dapat dijadikan dasar untuk melihat sanksi yang mungkin diterima di masa yang akan datang dan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Penelitian dilakukan atas PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28a/29, PPN dan perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder yang meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Dua jenis data diolah untuk dianalisis. Peneliti menggunakan hasil wawancara, dokumentasi dan data hasil studi pustaka yang meliputi buku, jurnal, internet dan aturan perpajakan. Dari hasil review yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa CV. X belum melaksanakan kewajiban perpajakan karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kesalahan tersebut di antaranya adalah keterlambatan dalam penyetoran pajak terutang atas PPh Pasal 21, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. CV. X juga masih melakukan kesalahan atas pelaporan pajak terutang PPh Pasal 21, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 23. Peneliti menyarankan CV. X untuk membuat memo mengenai kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak terutang agar tidak terjadi keterlambatan serta mempertimbangkan setiap alternatif perhitungan pajak terutang sesuai dengan keadaan perusahaan.