Dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Padang Sidempuan No. 16/Pdt.P/2014/PA.Psp

Abstract

Perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis dan perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan hukum itu sendiri, misalnya dalam kasus perkawinan, saat ini perkawinan dibawah umur masih marak terjadi. Perkawinan memang menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat terutama untuk memperoleh keturunan. Pengaturan dalam perkawinan dibawah umur memang sudah diatur dalam Peraturan Perkawinan tetapi didalamnya tidak menjelaskan bagaimana dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan sehingga dispensasi perkawinan anak dibawah umur itu sendiri mengambil Hak Anak untuk berkembang, Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal tetapi pada kenyataannya bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan pada praktiknya tidak didasari oleh suatu alasan yang cukup kuat seperti hubungan kedua calon mempelai sudah cukup erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Kelonggaran akan pemberian dispensasi ini bukanlah sebagai bentuk permasalahan pada tahap implementasi Undang-undang Perkawinan, melainkan dipicu oleh tidak jelasnya pengaturan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.