Tinjauan yuridis terhadap penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terkait Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebenarnya di dalam KUHP tidak diatur secara khusus menganai delik agama. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (UUPNPS), maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Prosedur hukum dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur dalam pasal 2 UUPNPS. KUHP merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang terjadi, akan tetapi KUHP baru bisa diberlakukan apabila ada hukum acaranya. Dalam penulisan hukum ini hukum acara yang dijelaskan adalah prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPNPS. Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.