Implikasi Pasal 1 Undang-Undang No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap hak kebebasan beragama

Abstract

Undang-Undang no 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pada masa Demokrasi Terpimpin. Politik pada era demokrasi terpimpin dapat dipastikan otoriter dan terpusat di tangan Soekarno pada saat itu dengan gejolak kehidupan politik yang membahayakan stabilitas negara. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama terdapat pembatasan terhadap golongan Agama yang diakui di Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan terdapat 6 Agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konfucius (KongHu Chu) dan tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taaoism dilarang. Penjelasan tersebut menimbulkan adanya implikasi di mana di satu sisi Undang- Undang tersebut penting diberlakukan dan di sisi lain Undang-Undang tersebut justru membatasi kebebasan beragama. Undang-Undang ini penting ketika blasphemy yang diartikan ditujukan sebagai bentuk perlakuan dari rasa benci, permusuhan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap agama lain, namun Undang-Undang ini pun berpotensi membatasi kebebasan beragama ketika blasphemy ditujukan pada aliran agama, kepercayaan, dan mazhab minoritas yang tidak sesuai dengan ajaran pokok mayoritas agama, kepercayaan dan mazhab yang ada di Indonesia dan lebih jauh lagi terhadap mereka yang Atheis. Aturan blasphemy tersebut penting untuk ditekankan mengingat Indonesia dengan Pancasila dengan sila satunya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar terdalam dan penting dari kehidupan bangsa Indonesia perlu diatur secara rinci pembatasan tindakan tersebut guna memberikan kepastian untuk menentukan ada atau tidaknya blasphemy, dalam hal ini dibutuhkan standar baku untuk dijadikan dasar penilaian. Namun terdapat ketidakjelasan batasan dan ukuran sampai sejauh mana suatu aliran atau kepercayaan itu dapat dikatakan menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang sudah ada.