Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samosir, Djisman
dc.contributor.author Girsang, Sarah Marissa Aromagira
dc.date.accessioned 2018-05-30T01:15:00Z
dc.date.available 2018-05-30T01:15:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other skp35740
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6117
dc.description 4007 - FH en_US
dc.description.abstract Berawal dari maraknya pemberitaan mengenai overkapasitas atau kelebihan hunian hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, seringkali menimbulkan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak Narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal sesuai dengan apa yang tercantum dalm Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas menyatakan bahwa Narapidana tetap memilki hak-haknya selama menjalani masa pidananya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud bahwa Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali juga berlaku bagi Narapidana. Dalam hal ini, pembahasan hanya akan terfokus pada pemenuhan hak Narapidana dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan. Pengaturan lebih lanjut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adapun penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba yang telah terbukti mengalami overkapasitas. Penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yang mana Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Dalam menyusun Penulisan Hukum ini digunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang relevan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemenuhan hak Narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak Narapidana dalam hal menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba sudah terpenuhi dengan baik. en_US
dc.publisher Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.subject Narapidana en_US
dc.subject Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan en_US
dc.subject Hak Menyampaikan Keluhan en_US
dc.subject Overkapasitas (Overcapacity) en_US
dc.subject Lembaga Pemasyarakatan en_US
dc.title Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM2013200175
dc.identifier.nidn/nidk NIDK8862820016
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account