Syarat khusus untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi

Abstract

Korupsi adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan korupsi merampas hak sosial dan hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Setiap Narapidana memiliki hak, termasuk Narapidana Korupsi dan salah satu haknya adalah mendapatkan Remisi. Dimana peraturan lebih lanjut mengenai Remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi bagi narapidana Korupsi agar bisa mendapatkan Remisi, syarat tersebut terdapat dalam ketentuan ketentuan yang ada dalam Pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai ketentuan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Narapidana Korupsi yakni Justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti dapat menimbulkan ketidak jelasan tersendiri. Dikarenakan belum adanya suatu aturan yang dijadikan pedoman dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum. Sehingga akibatnya terdapat ketidaksepahaman antara aparat penegak hukum yang muncul di dalam praktik .