Fungsi negara dikaitkan dengan upaya penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Puspitadewi, Rachmani
dc.contributor.author Rizkamila, Gusti Medina
dc.date.accessioned 2018-01-29T09:31:22Z
dc.date.available 2018-01-29T09:31:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other skp34828
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4863
dc.description 3924 - FH
dc.description.abstract Film bukanlah hiburan semata melainkan sebuah pranata sosial. Hal tersebut dikarenakan film dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan pengaruh itu dapat bersifat positif dan negatif. Maka dari itu peredaran film di Indonesia diwajibkan terlebih dahulu untuk melalui proses penyensoran oleh Lembaga Sensor Film mengingat tidak hanya orang dewasa yang menonton film. Sesuai dengan perkembangan teknologi, film tidak hanya dapat dinikmati melalui televisi atau bioskop semata. Film kini dapat dinikmati melalui gadget yang sudah terhubung dengan koneksi internet dengan ikut berlangganan pada layanan film berlangganan melalui media internet. Namun pada kenyataannya setiap film yang berada pada layanan tersebut tidak ada satupun yang melalui proses penyensoran. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yuridis normatif. Melalui metode ini akan memperlihatkan kesiapan atau penerapan hukum dengan datangnya teknologi baru ini dan bagaimana fungsi negara di Indonesia terhadap layanan film berlangganan melalui media internet
dc.publisher Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.title Fungsi negara dikaitkan dengan upaya penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media internet en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM2012200298
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0414057008
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account