Perlindungan hukum terhadap kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara dari penambangan batu gamping

Abstract

Penulisan hukum ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang Jawa tengah. Latar belakang penulisan hukum ini berangkat dari konflik pemanfaatan fungsi wilayah yang terjadi di Kawasan Karst CAT Watuputih. Sebagian masyarakat menolak izin pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping yang diberikan kepada PT Semen Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konflik tersebut menunjukan bahwa ada permasalahan dalam regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Karst di Indonesia, khususnya Karst CAT Watuputih di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga dan instansi di Karst CAT Watuputih menunjukan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi lindung terhadap lingkungan hidup dan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. Namun sayangnya kawasan tersebut belum memiliki status sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung. Permasalahan muncul ketika terbitnya Izin Usaha Penambangan batugamping di Karst CAT Watuputih ditengah ketidakjelasan status kawasan tersebut. Rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang menetapkan sebagian dari wilayah Karst CAT Watuputih sebagai Kawasan Lindung, karena di dalamnya terdapat Kawasan Cekungan Air Tanah yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2011. Namun disisi lain Peraturan Daerah tersebut juga membuka peluang untuk adanya aktifitas penambangan batuan dan mineral di kawasan tersebut. Hal tersebutlah yang memicu timbulnya konflik pemanfaatan wilayah. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan permasalahan dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan karst cat watuputih, serta memberikan masukan dalam regulasi dan kebijakan pengelolaan karst secara nasional.