Tinjauan yuridis terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama dalam kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana

Abstract

Masalah agama merupakan masalah sensitif maka penodaan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Pengaturan lebih jauh terhadap UU penodaan agama perlu dilakukan untuk menekan tingkat penodaan agama, serta tindakan-tindakan yang mampu memecah keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan lebih lanjut mengenai ukuran penodaan agama tersebut sejauh apa, karena aturan yang ada sekarang ini tidak menjelaskan secara detail mengenai ukuran, batasan atau kriteria yang termasuk dalam pasal penodaan agama. Dengan ketidakjelasan tersebut bisa menjadikan aturan yang telah ada menjadi pasal karet, artinya bisa dikenakan kepada siapa saja yang diduga melakukan penodaan agama, selain itu dapat terjadi perbedaan pemaknaan konsep mengenai penodaan agama karena dalam aturan yang sekarang ada belum ada penjelasan mengenai hal tersebut. Maka dari itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Skripsi ini meneliti penodaan agama yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama dihubungkan dengan asas legalitas hukum pidana, dengan menggunakan type penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primair berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan penodaan agama, seperti Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan undang-undang, literatur tentang penodaan agama, hasil-hasil penelitian skripsi di bidang hukum serta bahan hukum tersier sebagai penunjang yaitu kamus. Selain itu, untuk menjawab permasalahan yang ada digunakan pula pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mencari berita mengenai penodaan agama lalu mengujinya dengan tata hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian penodaan agama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama, bertentangan dengan asas legalitas (lex certa) yang mewajibkan rumusan ketentuan pasal harus jelas. Karena saat ini tidak ada pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama. Dengan tidak adanya ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama maka timbul ketidakjelasan aturan pasal tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Pengaturan mengenai delik penodaan agama, yang diatur didalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP masih tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan delik penodaan agama tersebut. Revisi yang perlu dilakukan mencakup substansi yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai maksud dari penodaan agama.