Analisis yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana

Sihaloho, Jonathan

dc.contributor.advisor	Prastowo, Robertus Bambang Budi
dc.contributor.author	Sihaloho, Jonathan
dc.date.accessioned	2017-11-30T07:29:19Z
dc.date.available	2017-11-30T07:29:19Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.other	skp34836
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/4460
dc.description	3932 - FH	en_US
dc.description.abstract	Berkaitan dengan upaya comprehensive extra ordinary measures dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010. Terlihat bahwa dengan diterbitkan nya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, ada maksud dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana. Tindak pidana korupsi yang penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures harus dikritisi apakah upaya pemberantasannya saling membangun atau malah saling melemahkan (tumpang tindih) sistem hukum positif Indonesia yang dalam hal ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	en_US
dc.publisher	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR	en_US
dc.subject	Tindak Pidana Korupsi	en_US
dc.subject	Administasi Pemerintahan	en_US
dc.subject	Sistem Peradilan Pidana	en_US
dc.title	Analisis yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana	en_US
dc.type	Undergraduate Theses	en_US
dc.identifier.nim/npm	NPM2012200259
dc.identifier.nidn/nidk	NIDN0419116502
dc.identifier.kodeprodi	KODEPRODI605#Ilmu Hukum