Pengaturan dwi kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia terhadap kepentingan Diaspora Indonesia

Abstract

Paham dwi kewarganegaraan muncul karena terkait dengan migrasi internasional dan perbedaan aturan antara prinsip ius soli (status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan ius sanguinis (status kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Akibatnya, banyak orang ?orang memegang status kewarganegaraan lebih dari satu. Indonesia sendiri hanya memberlakukan dwi kewarganegaraan secara terbatas untuk anak-anak yang lahir di bawah umur 18 Tahun dengan diberikan proses untuk memilih salah satu kewarganegaraan sampai umur 21 tahun. Adanya usulan dari Diaspora Indonesia ingin memberlakukan dwi kewarganegaraan secara penuh kepada diaspora Indonesia baik anak maupun orang dewasa seumur hidup. Disamping tidak perlu untuk meninggalkan kewarganegaraan asalnya apabila mendapat kewarganegareaan lain, juga mempermudah warga negara Indonesia untuk hidup di luar negeri. Melalui pendekatan ekonomi, diaspora Indonesia mengusung usulan penerapan dwi kewarganegaraan. Keuntungan yang didapatkan adalah peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomu Indonesia melalui investasi dan remitansi. Dalam hal ini, pengaturan dwi kewarganegaraan Belgia dipilih menjadi acuan dalam menyusun prosedur pengaturan dwi kewarganegaraan secara penuh karena adanya kesamaan kepentingan peningkatan ekonomi. Namun Indonesia punya kepentingan nasional dengan kewajiban untuk melindungi negara dan warga negaranya dari efek buruk terkait penerapan dwi kewarganegaraan sehingga penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh perlu untuk di kaji manfaat dan tantangannya sebelum di berlakukan di Indonesia