Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem bus rapid transit dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstract

Transjakarta Busway merupakan moda transportasi berupa angkutan massal yang memiliki jalur khusus. Keberadaannya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasanya, Transjakarta memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM tersebut disusun oleh Pemerintah DKI Jakarta dan dijalankan oleh PT. Transportasi Jakarta. Selain menyusun SPM tersebut, Pemerintah DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam rangka mendukung pemenuhan SPM. Permasalahan muncul ketika tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi dengan baik dan ikut berpengaruh terhadap pemenuhan SPM yang juga tidak dipenuhi dengan baik. Selain itu, mengingat bahwa SPM merupakan sebuah standar pelayanan yang akan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasanya, maka SPM Transjakarta perlu dibuat lebih ideal atau lebih baik lagi dengan cara melihat standar sebuah Bus Rapid Transit (BRT) yang ideal di dunia dan SPM Kereta Api (KA). Dari kedua standar yang terakhir disebutkan ini, dapat dimasukkan hal-hal yang belum diatur dalam SPM Transjakarta.