Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu cara yang digunakan adalah dengan membuat perjanjian, tetapi sering dijumpai kasus perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk terutama dalam jual beli tanah yang menempatkan pembeli dan pemilik asal yang tidak bersalah dan membutuhkan perlindungan hukum akibat dari tindakan penjual yang beritikad buruk. Asas itikad baik sangat penting dilaksanakan agar pihak yang beritikad baik dapat diberikan perlindungan hukum. KUHPerdata melindungi seorang pembeli yang beritikad baik terhadap benda bergerak, sedangkan untuk tanah diatur dalam UUPA dan mengenai peralihan hak atas tanah harus didaftarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Dalam Butir IX SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, hanya melindungi pembeli beritikad baik sehingga aturan ini menjadi masalah karena tidak kasuisitis dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai standar pembeli beritikad baik. Aturan di Indonesia juga belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga keputusan akan diserahkan kepada hakim-hakim tetapi akan terjadi perbedaan tafsir, padahal dalam melindungi pihak yang beritikad baik dibutuhkan hukum yang memberikan kepastian perlindungan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teori kebenaran koheren mengenai bagaimana kaitan SEMA tersebut dengan perlindungan hukum kepada pembeli tanah beritikad baik meskipun diketahui penjual tidak berhak dan bagaimana standar pemberian perlindungan hukum kepada pembeli tanah beritikad baik yang benar berdasarkan putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan agar dapat teruji apakah SEMA tersebut sudah tepat dalam memberikan perlindungan hukum dan agar dapat ditentukan bagaimana standar yang tepat untuk diberikan kepada pembeli tanah agar dapat dianggap beritikad baik.