Kebijakan perusahaan telekomunikasi dalam menerapkan aturan kerahasiaan call data record dikaitkan dengan hak privasi sebagai Hak Asasi Manusia

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak terkecuali di wilayah Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan adanya kegiatan memperoleh dan menyebarkan informasi bergerak lebih bebas dan cepat. Pergerakan bebas kegiatan yang dimaksud tidak lepas pula dari semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi. Kegiatan telekomunikasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Untuk menjalankan kegiatan telekomunikasi, tentu harus didukung dengan adanya penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatannya, di dalam telekomunikasi dikenal adanya fasilitas Call Data Record. Di dalam UU Telekomunikasi, khususnya dalam pasal 42, dikatakan bahwa Call Data Record hanya dapat diberikan kepada pihak berwajib untuk proses peradilan pidana. Namun dalam prakteknya, penyelenggara jasa telekomunikasi ada yang membocorkan Call Data Record kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab, tanpa sepengetahuan pelanggan jasa teleomunikasi. Padahal Call Data Record termasuk kedalam privasi seseorang. Hak privasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia berhak untuk menggunakan privasinya, termasuk di dalamnya berhak untuk menentukan apakah data personalnya dapat atau tidak untuk dikomunikasikan kepada orang lain.