Pelaksanaan pengaturan pusat kegiatan lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial bagi UMKM dan pasar rakyat

Abstract

Perkembangan toko swalayan yang semakin pesat di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Subang tentu menjadi ancaman tersendiri bagi pasar rakyat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak bagi para UMKM dan pedagang pasar rakyat yang sudah terlebih dahulu membuka usaha yang sejenis. Terlebih lagi dengan diaturnya mengenai aturan Pusat Kegiatan Lokal yang mengatur bahwa di dalam zona Pusat Kegiatan Lokal perkembangan toko swalayan tidak dibatasi. Toko swalayan boleh mendirikan tokonya tanpa adanya jarak minimal antara toko swalayan tersebut dengan UMKM maupun pasar rakyat. Tentu saja hal ini memberikan dampak bagi kesejahteraan sosial UMKM dan pedagang pasar rakyat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan pedagang Pasar Rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat PerbelanjaandanToko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang dan peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar Rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegaiatn lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan tinjauan dari aspek Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan Pasar rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar Rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang tidak membatasi jarak minimal antara toko swalayan dengan UMKM dan pasar rakyat memberikan dampak buruk bagi UMKM dan pedagang pasar rakyat karena pendapatan mereka menurun. Terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Subang yang seharusnya mengambil peran untuk melindungi UMKM dan Pasar Rakyat serta untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan pedagang pasar rakyat ternyata di lapangan peran tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pun belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena UMKM dan pedagang pasar rakyat merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya.