Analisis yuridis badan usaha yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia

Abstract

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia. Pemahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 42 tahun 2000 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran Fidusia , Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia kini menjadi suatu permasalahan karena belum adanya peraturan Perundang-Undangan tentang siapa saja pelaksana kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah, terdapat badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah. yang dilakukan oleh badan usaha selain PT Persero Pegadaian salahsatunya yaitu Lembaga Pembiayaan. Maka dari itu penulisan hukum ini akan mencoba menganalisis badan usaha mana saja yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia.