Perlindungan hukum terhadap pegawai honorer di dalam Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Bekasi

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat Pemerintah di daerah yang dimana anggotanya disebut polisi pamong praja. Tugas dan fungsi mereka adalah untuk menjaga ketertiban serta menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah sehingga di suatu daerah menjadi tertib aman dan damai. Didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi terdapat Polisi Pamong Praja yang merupakan tenaga bantu atau tenaga honorer. Mengingat beban kerja seorang polisi pamong praja sangat memiliki resiko tinggi maka harus ada perlindungan yang memenuhi kesejahteraan bagi Tenaga Bantu Honorer tersebut. Dikarenakan didalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa yang termasuk aparatur sipil negara adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) maka tenaga bantu honorer ini tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara dikarenakan mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja. sehingga perlindungan yang didapat masih jauh dari kesejahteraan untuk tenaga bantu honorer tersebut