Penegakan hukum penyalahgunaan zat adiktif yang tidak terdaftar di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Abstract

Narkotika sudah lama beredar di Indonesia sejak tahun 1960an efek dari narkotika ini sangatlah berbahaya dan merusak generasi bangsa Indonesia. Pada saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak beredar narkotika dengan jenis-jenis yang baru yang membuat narkotika tersebut belum masuk kedalam daftar yang ada didalam undangundang narkotika. Hal itu membuat penegakan yang sulit dilakukan oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya asas legalitas yang dianut di Indonesia. Akan tetapi Apakah penyalahgunaan zat adiktif jenis baru yang tidak terdaftar di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/ atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Serta Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait zat adiktif jenis baru tersebut? Penelitian hukum ini dilakukan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Maka dari itu, metode yang digunakan untuk penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris. Yaitu UUD 1945, Undang-Undang Narkotika dan wawancara dari kepolisian. Diakhir penelitian, dibuktikan bahwa efek dari narkotika jenis baru tersebut sangatlah berbahaya dan harusnya bisa dikenakan sanksi pidana dengan penafsiran teleologis sebagai salah satu dasarnya, dan juga dibutuhkannya kepolisian agar lebih tanggap dalam menghadapi masalah narkotika yang beredar di Indonesia pada saat ini.